Siapa yang berhak ikut Program Kartu Prakerja?

Infokers.net–Kamis 17 September 2020, pendaftaran calon peserta penerima Kartu Prakerja kembali dibuka untuk gelombang ke-9. Kuota pesertanya masih sama seperti gelombang sebelumnya yakni untuk 800.000 orang.

Berdasarkan pantauan tim Infokers.net, masih banyak masyarakat yang mengaku gagal pada periode sebelumnya. Namun untungnya mereka tidak perlu khawatir, ini lantaran mereka masih bisa mencoba lagi pada gelombang ke 9 ini.

Mengapa ada yang gagal, dan sebebenarnyabuntuk siapakah program kartu prakerja ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita perlu menelusuri peraturan yang memayungi terlaksananya program Kartu Prakerja.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, dalam pasal 3, kartu prakerja bisa diberikan kepada para pencari kerja.

READ:  Hasil MotoGp Jerez 2021-Jack Miller akhirnya menang lagi

Secara bahasa artinya jelas bahwa seharusnya pencari kerja adalah Warga Negara Indonesia yang belum bekerja. Tidak sedang sekolah atau kuliah dan tidak juga untuk mereka yang sudah punya usaha sendiri.

Namun pemerintah membuat pengecualian. Hal ini didasari Pandemi Covid-19 yang memengaruhi dunia usaha. Pemerintah memutuskan agar Kartu prakerja bisa juga diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK. Dan juga masyarakat yang terdampak menurunnya penghasilan hasil usaha akibat pandemi.

Terutama pencari kerja, Pekerja/buruh, pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja termasuk.

Dalam peraturannya dijelaskan juga pencari kerja dan pekerja/buruh itu harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Berusia paling rendah 18 tahun
  3. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
  4. Mengikuti seleksi berupa menjawab soal-soal yang diujikan.
READ:  perbedaan-pemimpin-formal-dan-pemimpin

Dengan masih berlangsung Pandemi, calon peserta yang berminat ikut program Kartu Prakerja terbilang semakin meluas dan bahkan bisa jadi mencakup sebagian dari penduduk di Indonesia yang berada di usia kerja.

Meskipun begitu ada orang-orang yang tidak bisa mendapat Kartu Prakerja. Dikutip dari Permenko 11 Tahun 2020, kelompok masyarakat yang dilarang mengikuti Kartu Prakerja, yakni:

  1. Pejabat Negara
  2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  3. Aparatur Sipil Negara (ASN)
  4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)
  5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
  6. Kepala Desa dan perangkat daerah
  7. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *